Pekalongan, — Komandan Kodim 0710/Pekalongan, Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan bersama perwakilan Organisasi Mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan. Rakor ini digelar menyikapi rencana aksi unjuk rasa (unras) yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Jl. Sindoro No. 9, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta dari unsur Forkopimda dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Dandim 0710/Pekalongan menyampaikan apresiasi atas komunikasi terbuka yang terjalin dengan mahasiswa. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus terhadap tujuan utama dari aksi yang direncanakan.
“Kami berharap teman-teman mahasiswa tetap fokus pada substansi dan tujuan aksi ini, sehingga aspirasi yang disampaikan nanti dapat diterima dan ditindaklanjuti secara konstruktif oleh DPRD,” ujar Letkol Arm Garry.
Pihak Forkopimda juga menyampaikan terima kasih kepada perwakilan mahasiswa, khususnya kepada Sdr. AMAN dan Sdr. ALI, atas sikap bijak mereka yang memilih jalur audiensi damai sebagai alternatif dari aksi demonstrasi penuh.
Senada dengan itu, Kapolres Pekalongan dalam keterangannya menyatakan bahwa mahasiswa dipersilakan menyampaikan aspirasi secara tertulis untuk ditindaklanjuti DPRD.
Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan, Sdr. M. Ali Febriansyah, menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda yang telah mengawal dan mendampingi proses rencana aksi.
“Kami tetap akan melaksanakan aksi, namun dalam skala terbatas. Sesuai hasil rapat internal dan arahan Bapak Rektor, aksi akan diikuti maksimal 30 orang,” jelas Ali.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan aksi akan diawali dengan orasi di depan Gedung DPRD, dilanjutkan dengan audiensi resmi bersama para anggota dewan.
Mahasiswa juga meminta jaminan keamanan selama kegiatan berlangsung, agar aksi tidak disusupi oleh pihak-pihak di luar elemen mahasiswa.
“Kami harap Forkopimda dapat menemui kami di luar sebelum audiensi, sebagai bentuk penghargaan atas proses penyampaian aspirasi ini,” tutup Ali.
Rakor ini menjadi bukti sinergi antara mahasiswa dan unsur pemerintahan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, terbuka, dan tetap dalam koridor hukum.